Archives June 2020

Bahkan jika Anda memiliki sistem manajemen mutu informal dalam bisnis seringkali sulit untuk menerapkan persyaratan ISO 9001: 2015. Tergantung pada ukuran bisnis Anda, hal ini bisa menjadi tugas yang mungkin mengambil waktu 6 – 12 bulan untuk menyelesaikannya, tergantung pada sistem yang ada pada perusahaan saat ini. Sangat penting bahwa staf Anda sepenuhnya terlatih dan terlibat untuk menyukseskan pelaksanaan. Berikut 10 tips penting untuk lancar dan efektif menerapkan sistem manajemen ISO 9001: 10 Tips Implementasi ISO 9001

1. Dapatkan komitmen manajemen senior; ini mungkin terdengar sedikit klise, tanpa komitmen penuh dari tim manajemen Anda di seluruh bisnis, itu akan menjadi sangat sulit untuk melakukan perubahan dan perbaikan yang diperlukan. 10 Tips Implementasi ISO 9001
2. Memberikan pelatihan di semua tingkatan dalam bisnis. Staf Anda perlu memahami bukan hanya tentang persyaratan ISO 9001 tetapi juga prinsip-prinsip kualitas yang berbeda dari versi sebelumnya, bahwa mereka harus berusaha untuk menerapkan dalam setiap pekerjaan hari mereka. Pelatihan harus diberikan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan. 10 Tips Implementasi ISO 9001
3. Pastikan bahwa Anda memiliki komunikasi internal yang efektif. Tanpa ini Anda tidak akan dapat mempertahankan keteguhan tujuan yang diperlukan.
4. Membentuk tim pelaksana dengan kewenangan untuk membuat sesuatu terjadi. Anda tidak bisa hanya menerapkan sistem manajemen ISO 9001 dengan menetapkan anggota dan mengharapkan mereka untuk melakukan segala sesuatu secara tertutup. Anda perlu mengidentifikasi staf yang akan dibutuhkan di semua tingkatan di seluruh bisnis untuk kerajinan sistem Anda.
5. Melakukan Analisis Gap; Anda perlu memahami di mana sistem Anda saat ini, apakah sudah memenuhi atau gagal memenuhi harapan ISO 9001: 2015, sehingga Anda dapat mengalokasikan sumber daya yang sesuai.
6. Melibatkan pelanggan dan pemasok dalam menganalisis sistem Anda saat ini. Hal ini penting untuk memahami bagaimana orang lain melihat efektivitas apa yang sedang Anda lakukan dan apa yang mereka harapkan dari Anda untuk memperbaiki keadaan.
7. Rencanakan implementasi secara penuh tanggung jawab, peran dan jadwal. Seperti halnya proyek, semakin baik rencana Anda, semakin besar kemungkinan Anda untuk sukses.
8. Buat kebijakan dan tujuan secara jelas dan ringkas untuk menyediakan perusahaan dengan arah yang sama.
9. Mendorong semua orang untuk mempertanyakan dan meningkatkan implementasi sistem. Tidak cukup untuk hanya memiliki auditor mencari masalah dengan sistem; setiap orang harus terus mencari cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu.
10. Melakukan ulasan reguler sistem manajemen ISO 9001 melalui proses audit untuk memastikan bahwa Anda terus-menerus meningkatkan bagaimana fungsi sistem Anda.

Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat untuk bisnis anda. Jika anda membutuhkan konsultan ISO segera hubungi kami dan dapatkan harga promo special.

Kontak Kami :
PT. Sertifikasi Indonesia
Alamat : Ruko Melia Walk MDA-39
Jl. Boulevard Graha Raya Kel. Paku Jaya
Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan
Banten 15324

https://maps.google.com/?cid=6601626345943957164&entry=gps

(021) 27623853 / 081293579959
cs@serkindo.com – www.serkindo.com

Ketika Anda menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Anda perlu untuk berkomunikasi dengan lembaga sertifikasi untuk mencari tahu apa yang perlu Anda lakukan untuk mengesahkan bahwa sistem manajemen anda telah sesuai dengan persyaratan. Lembaga sertifikasi akan memberitahu Anda tentang audit dokumentasi, audit sertifikasi, dan siklus audit surveillance sampai audit sertifikasi ulang. Lalu bagaimana proses kerja dari Audit tersebut?

Bagaimana sertifikasi dan siklus audit sertifikasi dilakukan?
Siklus audit sertifikasi tiga tahun digunakan untuk perusahaan bersertifikat ISO 9001, meskipun ada beberapa modifikasi yang mungkin seperti yang dijelaskan di bawah ini. Ketika Anda telah menerapkan SMM dan memiliki sertifikasi pertama Anda, Anda akan mulai dengan audit dokumentasi. Di sinilah auditor dari lembaga sertifikasi akan meninjau semua dokumentasi Anda, dan membandingkannya dengan persyaratan standar ISO 9001: 2015, untuk memverifikasi bahwa apa yang telah Anda dokumentasikan memenuhi persyaratan standar. Sertifikasi ISO 9001.

Setelah dokumentasi dikonfirmasi, Anda akan dijadwalkan audit sertifikasi. Di sinilah lembaga sertifikasi akan melakukan audit di lokasi di semua proses SMM Anda diterapkan, dan kemudian mengeluarkan sertifikasi ISO 9001:2015 (ketika Anda telah benar-benar menyelesaikan tindakan korektif yang ditemukan). Anda kemudian akan dijadwalkan audit surveillance untuk dua tahun ke depan, sampai pemeriksaan ulang sertifikasi Anda pada tahun ketiga dari siklus audit sertifikasi Anda. Kebanyakan lembaga sertifikasi melakukan satu audit pengawasan setahun, tapi ini bisa lebih sering jika Anda bernegosiasi antara organisasi dan lembaga sertifikasi Anda.

Di bawah ini adalah grafis tentang bagaimana audit ini bekerja, dengan catatan bahwa garis kembali bahwa setelah audit re-sertifikasi, siklus berlanjut ke audit surveillance. Selama Anda menjaga sertifikasi Anda saat ini dengan lembaga sertifikasi yang sama, Anda tidak akan perlu untuk kembali ke audit sertifikasi. Namun, jika Anda mengubah lembaga sertifikasi atau versi standar ISO 9001 (sebagai perusahaan kini berubah dari ISO 9001: 2008 untuk ISO 9001:2015). Ini seperti memulai kembali pada langkah audit baru, di mana audit penuh dilakukan dan kemudian sertifikat lama ditarik dan sertifikat baru diterbitkan. Sertifikasi ISO 9001

Apa perbedaan Audit Surveillance, Audit Sertifikasi dan Audit Re-Sertifikasi?
Apa perbedaan antara audit surveillance dan audit sertifikasi ataupun re-sertifikasi? Ketiganya dilakukan oleh lembaga sertifikasi, akan memiliki tindakan korektif yang dikeluarkan yang perlu ditangani, dan akan memiliki laporan audit yang dikeluarkan untuk perusahaan Anda sebagai catatan audit. Perbedaannya adalah jumlah jam yang ditujukan untuk proses dalam audit. Sertifikasi ISO 9001.

Untuk audit sertifikasi / re-sertifikasi, auditor lembaga sertifikasi akan melihat pelaksanaan setiap proses di dalam SMM Anda untuk memeriksa kesesuaian dengan standar ISO 9001, serta dokumentasi perusahaan, efektivitas proses, dan perbaikan berkelanjutan. Audit ini pada umumnya dilakukan beberapa auditor dalam beberapa hari untuk menyelesaikan, tergantung pada ukuran perusahaan dan jumlah proses dalam SMM Anda.

Sebagai perbandingan, audit surveillance akan menghabiskan lebih sedikit waktu hanya pada beberapa bagian dari proses SMM Anda, bukan segalanya. Auditor akan memulai dengan melihat proses kunci Anda (seperti tinjauan manajemen, audit internal, dan tindakan korektif), dan kemudian hanya melihat beberapa proses yang tersisa dalam SMM Anda. Mereka mungkin juga hanya melihat sebagian dari seluruh organisasi, seperti hanya satu dari dua jalur produksi, atau situs tertentu yang dipilih oleh auditor. Ada aturan yang menganjurkan untuk menggunakan akar kuadrat dari semua lokasi yang akan diaudit; misalnya, jika ada total 16 toko ritel di lingkup sertifikasi, maka setidaknya empat harus diaudit dalam audit surveillance. Sertifikasi ISO 9001

Karena auditor akan menghabiskan waktu yang lebih sedikit pada proses SMM Anda maka otomatis waktu untuk audit surveillance juga lebih sedikit dibandingkan audit sertifikasi. Tujuannya adalah agar lembaga sertifikasi mengaudit semua proses dan situs bisnis setidaknya sekali selama siklus pengawasan dua tahun

Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat untuk bisnis anda. Jika anda membutuhkan konsultan ISO segera hubungi kami dan dapatkan harga promo special.

Kontak Kami :
PT. Sertifikasi Indonesia
Alamat : Ruko Melia Walk MDA-39
Jl. Boulevard Graha Raya Kel. Paku Jaya
Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan
Banten 15324

https://maps.google.com/?cid=6601626345943957164&entry=gps

(021) 27623853 / 081293579959
cs@serkindo.com – www.serkindo.com

Melalui Peraturan Menteri Pariwisata No 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata kementrian pariwisata menunjuk Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk melakukan akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata yang ada di Indonesia. Dalam peraturan menteri pariwisata ini juga dilakukan pelimpahan wewenang penetapan kepada pejabat setingkat eselon 1 untuk menunjuk dan menetapkan LSUP. Selain itu terdapat tugas dan wewenang komisi otorisasi yang diantaranya menyusun teknis pengembangan Skema, melakukan kajian penerapan Skema, melakukan pengawasan sertifikasi usaha, mengawasi kinerja LSU Pariwisata, mengevaluasu laporan kegiatan LSUP dan menyampaikan rekomendasi kepada KAN untuk peninjauan akreditasi terhadap LSU bidang pariwisata yang melakukan pelanggaran.

Kontak Kami :
PT. Sertifikasi Indonesia
Alamat : Ruko Melia Walk MDA-39
Jl. Boulevard Graha Raya Kel. Paku Jaya
Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan
Banten 15324

https://maps.google.com/?cid=6601626345943957164&entry=gps

(021) 27623853 / 081293579959
cs@serkindo.com – www.serkindo.com

Saat ini pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa industri pariwisata sebagai sektor andalan dan sektor unggulan. Dalam rangka meningkatkan daya saing dan kualitas pasar industri pariwisata global, juga pemenuhan kebutuhan serta kepuasan konsumen yang meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan yang professional, sektor pariwisata perlu diatur dengan suatu regulasi yang bisa memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha pariwisata.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan mewajibkan setiap usaha pariwisata untuk memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sebagai parameter telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata. Undang-Undang tersebut mengatur 13 (tiga belas) bidang usaha pariwisata yang harus dilakukan Sertifikasi Usaha Pariwisata, yaitu:
• Daya tarik wisata
• Kawasan pariwisata
• Jasa transportasi pariwisata
• Jasa perjalanan wisata
• Jasa makanan dan minuman (salah satunya meliputi usaha Restoran dan Rumah Makan)
• Jasa penyediaan akomodasi (salah satunya meliputi usaha Hotel)
• Jasa usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
• Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
• Jasa informasi pariwisata
• Jasa konsultan pariwisata
• Usaha pramuwisata
• Wisata tirta
• Spa
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, 13 bidang usaha pariwisata di atas dirinci menjadi 56 usaha pariwisata yang masing-masing dilengkapi dengan Standar Usaha Pariwisata dan ditetapkan sebagai Peraturan Menteri Pariwisata.
Tujuan dilakukannya sertifikasi usaha pariwisata selain memberikan dukungan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah, juga ditujukan untuk membantu pelaku usaha pariwisata (seperti hotel, rumah makan, restoran dan lainnya) untuk dapat memperoleh sertifikat pencapaian predikat “bintang” sesuai dengan pemenuhan standar produk, pelayanan dan pengelolaan/manajemen yang disyaratkan.

LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA BIDANG PARIWISATA-LSUP (pengertian, dasar hukum dan peranan)
Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (atau disebut LSU Bidang Pariwisata) merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan proses sertifikasi, menerbitkan dan mencabut sertifikat dalam upaya mendukung usaha pariwisata sesuai standar/ketentuan peraturan perundangan dan diatur melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 5.

SEJARAH SERTIFIKASI
Upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan didalam industri pariwisata sudah sejak lama dilakukan. Dalam industri akomodasi (perhotelan), dikenal kebijakan klasifikasi penggolongan kelas hotel dalam beberapa kategori yaitu: Hotel Bintang 1, Hotel Bintang 2, Hotel Bintang 3, Hotel Bintang 4, Hotel Bintang 5, Hotel Melati (penggabungan Melati 1/2/3).
Klasifikasi ini didasarkan pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 02 Tahun 2003 dengan menunjuk organisasi Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sebagai pelaksana klasifikasi industri perhotelan. Namun di dalam Peraturan Menteri tersebut juga dicantumkan agar PHRI segera membentuk lembaga mandiri untuk melakukan kegiatan yang dimaksud.

Kebijakan-kebijakan diatas kemudian dikuatkan menjadi kebijakan Sertifikasi Usaha Pariwisata dengan menerapkan Standar Usaha Pariwisata yang ditinjau dari aspek produk, pelayanan dan pengelolaan yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan meningkatkan daya saing usaha pariwisata dari aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Penerapan Standar Usaha Pariwisata ini diberlakukan terhadap 13 (tiga belas) jenis usaha pariwisata yang tercantum dalam Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang kemudian dirinci menjadi 56 (lima puluh enam) sub jenis usaha pariwisata sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata di Bidang Pariwisata, dengan penyelenggara Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, atau yang dikenal dengan sebutan LSUP.

Kontak Kami :
PT. Sertifikasi Indonesia
Alamat : Ruko Melia Walk MDA-39
Jl. Boulevard Graha Raya Kel. Paku Jaya
Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan
Banten 15324

https://maps.google.com/?cid=6601626345943957164&entry=gps

(021) 27623853 / 081293579959
cs@serkindo.com – www.serkindo.com

Sistem Manajemen K3 – Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah masalah kompleks dalam lingkungan kerja. Kecelakaan kerja dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan biasanya disebabkan oleh faktor manajemen, selain faktor manusia dan teknis. Tingkat pengetahuan, pemahaman, perilaku, kesadaran, sikap dan tindakan komunitas pekerja dalam upaya mengatasi masalah keselamatan kerja masih sangat rendah dan belum ditempatkan sebagai kebutuhan dasar untuk peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan termasuk peningkatan produktivitas kerja.

Di bawah ini merupakan 3 tujuan SMK3 yang sangat penting untuk dipahami:
1. Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.?
Dari 3 tujuan penerapan SMK3 di atas sudah sangat jelas bahwa muara dari tujuan penerapan SMK3 yaitu untuk mendorong produktivitas perusahaan.

Relevansi dari 3 tujuan penerapan SMK3 tersebut sangat erat, karena dengan efektifnya perlindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, dan terorganisasi maka potensi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dan dikurangi sehingga tercipta tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien yang dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.

Kontak Kami :
PT. Sertifikasi Indonesia
Alamat : Ruko Melia Walk MDA-39
Jl. Boulevard Graha Raya Kel. Paku Jaya
Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan
Banten 15324

https://maps.google.com/?cid=6601626345943957164&entry=gps

(021) 27623853 / 081293579959
cs@serkindo.com – www.serkindo.com

Akhir – akhir ini kita sering mendengar dan melihat peristiwa di media nasional mengenai berita Kecelakaan Kerja. Beragam faktor menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat terjadi oleh faktor manusia, faktor lingkungan maupun faktor peralatan kerja. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja maka perusahaan wajib menerapkan SMK3 di tempat kerjanya.
Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3. Kewajiban itu apabila tidak dilaksanakan dengan baik maka perusahaan dapat diberikan sanksi oleh Pemerintah seperti yang diatur dalam Pasal 190 Undang – Undang tersebut. Sanksi tersebut berupa surat teguran hingga pencabutan ijin usaha.
Tentu tidak ada perusahaan yang ingin Ijin Usahanya dicabut. Tentu juga tidak ada perusahaan yang ingin Pimpinan Perusahaannya harus berurusan dengan hukum. Untuk itu, mau tidak mau, perusahaan harus berkomitmen untuk menerapkan SMK3.

5 Tingkatan Penerapan SMK3 di Tempat Kerja Perusahaan
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan penerapan SMK3 dengan baik di tempat kerja perlu melalui 5 tahapan. Yaitu meliputi:
1. Penetapan Kebijakan K3;
2. Perencanaan K3;
3. Pelaksanaan Rencana K3;
4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3; dan
5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3.

Kontak Kami :
PT. Sertifikasi Indonesia
Alamat : Ruko Melia Walk MDA-39
Jl. Boulevard Graha Raya Kel. Paku Jaya
Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan
Banten 15324

https://maps.google.com/?cid=6601626345943957164&entry=gps

(021) 27623853 / 081293579959
cs@serkindo.com – www.serkindo.com

ISO adalah singkatan dari The International Organization for Standardization, yaitu Organisasi Internasional untuk Standardisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial dunia dimana tujuan pembentukannya untuk meningkatkan perdagangan antar negara-negara di dunia.

Pengertian ISO adalah salah satu badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standardisasi nasional setiap negara untuk mengukur mutu sebuah organisasi. Artinya, setiap perusahaan yang ingin bersaing secara global dapat diukur kredibilitasnya dengan standar ISO.

Organisasi ISO adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan membuat semuanya berjalan dengan baik. ISO memberikan spesifikasi kelas dunia untuk berbagai hal, mulai dari produk, layanan, dan sistem, untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efisiensi.

Singkatnya, perusahaan atau brand yang telah memiliki sertifikat ISO akan lebih berpeluang memenangkan persaingan pasar global. Pasalnya, perusahaan atau brand tersebut telah memiliki jaminan kualitas produk (barang atau jasa) dari ISO sehingga mendapatkan kepercayaan dari konsumen.

Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat untuk bisnis anda. Jika anda membutuhkan konsultan ISO segera hubungi kami dan dapatkan harga promo special.

Kontak Kami :
PT. Sertifikasi Indonesia
Alamat : Ruko Melia Walk MDA-39
Jl. Boulevard Graha Raya Kel. Paku Jaya
Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan
Banten 15324

https://maps.google.com/?cid=6601626345943957164&entry=gps

(021) 27623853 / 081293579959
cs@serkindo.com – www.serkindo.com

Untuk menentukan mana yang terbaik, tentu banyak bergantung karakteristik dan tujuan organisasi yang akan melakukan sertifikasi. Beberapa variabel di bawah ini semoga bisa membantu bagaimana organisasi memilih Badan Sertifikasi (BS) ISO:
1. Bersertifikat akreditasi KAN yang masih berlaku

Pastikan bahwa BS sudah diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk memberikan sertifikasi standard ISO di ruang lingkup/ bidang yang akan disertifikasi. Pastikan juga bahwa akreditasi KAN yang diperoleh BS tersebut masih berlaku dengan memeriksanya di website KAN.Sebenarnya BS yang diakreditasi komite akreditasi negara lain tidak masalah, selama komite akreditasi tersebut telah sudah bekerjama dalam International Acreditation Forum (IAF). Namun alangkah baiknya menghormati lembaga milik pemerintah jika organisasi yang disertifikasi masih berdomisili di Indonesia. Dengan adanya akreditasi KAN, kita bisa berharap kinerja BS lebih termonitor karena kedekatan geografis.Jika standard ISO yang akan disertifikasi bukanlah standard yang masih dalam ruang lingkup kemampuan akreditasi KAN tentu point pertama ini bisa diabaikan. Misalnya untuk ISO 50001, KAN belum melayani jasa akreditasi sehingga BS yang tersedia tentu hanya diakreditasi oleh lembaga akreditasi selain KAN. Namun jika masih dalam ruang lingkup akreditasi KAN sebaiknya point ini dipertimbangkan, khususnya untuk standar ISO yang telah diadopsi sebagai SNI, misalnya SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.
Sebagai contoh perusahaan yang memproduksi alat-alat listrik ingin sertifikasi ISO 9001, maka sebaiknya perusahaan tersebut memilih BS yang telah terakreditasi oleh KAN dalam hal sertifikasi standard ISO 9001 untuk organisasi di bidang peralatan listrik.
2. Sesuai ekspektasi customer
Jika organisasi merupakan eksportir yang menjual produk ke negara tertentu, perhatikan lembaga akreditasi yang bisa diterima negara tersebut. Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan otoritas publik di sana. Misalkan produk dijual ke Australia dan New Zealand, carilah BS yang telah mempunyai akreditasi dari JAS-ANZ (semacam Komite Akreditasi Nasional-nya Australia dan New Zealand).Meskipun, dalam contoh tersebut, jika eksportir menggunakan BS yang hanya terakreditasi lembaga seperti UKAS maupun KAN mungkin juga tidak akan ditolak. Karena keberterimaan akreditasi antar negara sudah diatur melalui kesepakatan dalam forum-forum seperti Pasific Accreditation Cooperation (PAC) dan International Acreditation Forum (IAF). Namun apa salahnya berhati-hati dan memberikan nilai yang lebih menghargai customer.
Jika customer adalah sebuah perusahaan yang telah bersertifikat ISO, mungkin perlu dipertimbangkan juga untuk menggunakan BS yang dipilih dan dipercaya oleh customer tersebut. Sehingga sertifikat yang dimiliki organisasi memberikan kredibilitas di mata customer. Atau mungkin lebih baik jika organisasi mengkomunikasikan secara langsung dengan customer tentang BS yang diharapkan.
3. Berpengalaman dalam bidang yang relevan
Perhatikan pengalaman BS dalam memberikan jasa audit dan sertifikat. Apakah BS pernah dipercaya dalam sertifikasi perusahaan yang sejenis dengan usaha atau ruang lingkup bidang yang akan disertifikasi? Apakah perusahaan sejenis yang telah disertifikasi oleh BS tersebut merupakan perusahaan yang dikenal sebagai perusahaan bagus dan terkenal?Semakin banyak pelanggan BS serta semakin panjang pengalamannya dalam sertifikasi dan surveillance di bidang yang sejenis menunjukkan spesialisasi dan kemampuannya yang dipercaya banyak pihak.
4. Kejelasan status lembaga
Mungkin status BS juga menjadi pertimbangan dalam mengetahui reputasi BS. Apakah BS tersebut merupakan Cabang dari BS yang sudah terkenal di luar negeri. Atau apakah BS merupakan semacam francise yang menggunakan merek salah satu BS yang sudah ada namun secara manajemen terpisah secara mandiri. Ataukah juga BS yang murni merupakan BS mandiri, mempunyai merek sendiri dan bukan cabang dari BS luar negeri.Meskipun hal ini hanyalah atribut yang tidak menentukan secara substansial sebagus apa BS, tetapi BS yang merupakan Cabang dari BS yang sudah lama berdiri dan mempunyai nama terkenal di seluruh dunia tentu mempunyai internal control yang sudah mapan dan ketat untuk menjaga reputasinya.
Tidak ada salahnya organisasi yang hendak melakukan sertifikasi mereview sejauh mana prosedur sertifikasi BS dan termasuk bagaimana mengajukan komplain atas audit yang dilakukan auditor BS.
5. Mempunyai sumberdaya yang jelas dan handal
Bukan hanya lembaga yang perlu diperhatikan. Tapi auditor yang akan diterjunkan di lapangan oleh BS juga perlu diperhatikan pengalamannya. Misalnya apakah auditor tersebut pernah bekerja di perusahaan atau organisasi sejenis dengan bidang yang akan disertifikasi? Apakah auditor berpengalaman melakukan audit di perusahaan sejenis?Dengan melihat latar belakang pengalaman auditor, organisasi dapat berharap bahwa audit yang dilakukan tidak hanya menghasilkan sertifikat saja, namun juga temuan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi improvement organisasi. Auditor dengan pengetahuan dan latar belakang manufaktur otomotif yang mengaudit sektor pendidikan sangat berpotensi tidak maksimal bagi perbaikan organisasi. Beberapa BS telah menyediakan auditor spesifik untuk bidang-bidang organisasi yang akan disertifikasi.
Akan lebih baik lagi jika auditor tersebut bukan auditor freelance. Dengan memiliki auditor tetap, BS menunjukkan kualitas dan keseriusan lembaganya dalam memenuhi pelayanan sertifikasi dan surveillance dalam jangka panjang.
6. Bertarif transparan dan kompetitif
Tentu saja ini masalah negosiasi. Tetapi biasanya jumlah karyawan, bidang yang digeluti organisasi/ perusahaan, maupun site yang harus dikunjungi menjadi pertimbangan harga sertifikasi. Sebaiknya organisasi tidak hanya melihat biaya audit pertama saja, namun juga mempertimbangkan biaya sewaktu surveillance juga.

Kontak Kami :
PT. Sertifikasi Indonesia
Alamat : Ruko Melia Walk MDA-39
Jl. Boulevard Graha Raya Kel. Paku Jaya
Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan
Banten 15324

https://maps.google.com/?cid=6601626345943957164&entry=gps

(021) 27623853 / 081293579959
cs@serkindo.com – www.serkindo.com